IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Evaluasi Perda
Nomor 4 Tahun 2003 Tentang penataan dan Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyumas)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2005
TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 4 Tahun 2003
di Kabupaten Banyumas)
Oleh :
AEMAN
P2FB03009
Telah dipertahankan
di depan Tim Penguji
Pada tanggal 27 Mei
2005
|
1. Pembimbing Utama / Penguji I
Drs. Anwaruddin, M.Si
NIP. 131569008
|
3. Penguji III
Dr. Slamet
Rosyadi, M.Si
NIP. 132164100
|
|
2. Pembimbing Pendamping / Penguji
II
Dra. Duswati, M.Si
NIP. 131771412
|
4. Penguji IV
Drs. Muslih Faozanudin. M.Sc
NIP. 131996101
|
Tesis ini telah diterima
sebagai salah satu persyaratan
memperoleh gelar
Magister
Purwokerto, 27 Mei
2005
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
|
Direktur
Dr. Ir. Sudjarwo
NIP. 130529551
|
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik
Dr. P. Israwan Setyoko, M.Si
NIP. 131569009
|
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda tangan dibawah :
Nama : AEMAN
NIM : P2FB03009
Program Studi : Ilmu Administrasi
Publik
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, Tesisi ini adalah hasil karya
saya sendiri, dan bukan merupakan hasil tulisan atau pikiran orang lain.
Apabila dikemudian hari ternyata Tesisi ini hasil jiplakan dari tulisan
atau karya orang lain maka saya siap dituntut sesuai hukum yang berlaku.
Purwokerto, ……Maret 2005
Penyusun
AEMAN
YANG SAYA MULIAKAN KEPADA :
Handa Hj Arahman Amen dan Bunda Siti Nursiba, serta adikku Saiful yang
telah banyak mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil atas
keberhasilanku, serta yang sangat saya kagumi yaitu teman sekaligus kakaku
bapak Afrizal Suhendra yang tiada bosan-bosannya membisikkan di telingaku
tentang prinsip-prinsip hidup yang lebih dinamis dan elastis. Jasa dan budi
baiknya akan selalu abadi dalam ingatanku dan abadi dalam kehidupanku. Tak ada
yang lebih berharga yang dapat saya berikan sebagai balasan atas kebaikan itu,
keculai hanya doa semoga sang Maha pemberi selalu memberikan rejeki, kekuatan
dan kemudahan baginya, Amien.
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penataan dan penertiban Pedagang
Kaki Lima (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2003) di Daerah
Kabupaten Banyumas khususnya dalam kota
Sumber data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan
wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan
arisp-arsip yang terkait. Yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah 10
orang yang terdiri dari 3 orang aparat Bakesbangtiblinmas (pagawai Pol PP), 3
orang dari aparat Disperindakop, 1 orang pegawai kantor Pelayanan Perijinan dan
Investasi, 1 orang Pegawai PU Bina Marga, 1 orang aparat Kepolisian
(satlantas), dan 1 orang pedagang Kaki Lima. Informan ini dipilih secara
porposif.
Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan triangulasi sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan
hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang
berlainan. Analisa data yang digunakan adalah analisa interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2003 di Daerah Kabupaten
Banyumas khususnya dalam kota Purwokerto
kurang berhasil yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain, proses komunikasi
yang kurang lancar, sumber daya yang terbatas, sikap aparat pelaksana yang
kurang tegas (Disposisi Implementor) dan struktur birokrasi.
Kata kunci : Efektifitas implementasi, komunikasi,
sumber daya, sikap aparat pelaksana dan struktur birokrasi.
KATA PENGANTAR
Puji
dan syukur yang tiada hingga senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
(Tuhan Yang Maha Esa) yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya
sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun
sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Ilmu
Administarasi Publik. Judul myang diambil adalah “Implementasi Kebijakan
Penataan dan Penertiban PKL (Evaluasi Perda nomor 4 tahun 2003 di Daerah
Kabupaten Banyumas)”.
Kecuali itu, rasanya tesis ini tidak mungkin dapat tersaji
dengan utuh seperti ini jika tidak ada bantuan moril maupun materil dari
berbagai pihak. Oleh karena itu selayaknya penulis menyampaikan rasa
penghargaan yang setinggi-tingginya khusus teristimewa kepada:
1.
Bapak Drs. Anwaruddin, M.Si.
selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan
kepada penulis, sehingga tesis ini dapat disusun sesuai prosedur dan
persyaratan ilmiah.
2.
Ibu Dra. Duswati,M.Si. selaku
Dosen Pembimbing Pendamping yang telah dengan ikhlas menyediakan waktu,tenaga,
dan pikiran untuk menuntun sekaligus memotivasi penulis dalam menyelesaikan
tesis ini.
3.
Dr. P. Israwan,M.S. Selaku Ketua
Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik yang selalu memberikan arahan dan
kemudahan kepada penulis sehingga proses perkuliahan serta penyusunan tesis ini
dapat diselesaikan dengan baik.
4.
Dr. Slamet Rosyadi, M.Si, selaku Dosen Penguji Utama
yang telah banyak memberikan saran kritik dan usul pada waktu proses ujian
tesis ini berlangsung.
5.
Drs. Muslih Faozanudin, M.Sc,
sebagai penguji pendamping yang tiada bosan-bosannya memberikan saran kritik
dan usulan yang bersifat konstruktif, sehingga tesis ini dapat tersaji dengan
sempurna dihadapan pembaca.
6.
Teman-teman kelas khususnya Bapak
Afrizal Suhendra, Ibu Erawati, Bapak Wikharyono, dan juga teman-teman lain yang
telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil.
7.
Yang paling saya muliakan Handa
Hj. Arrahman Amen dan Bunda Nursiba beserta adik saiful yang telah memberikan
dorongan moril kepada penulis sehingga perkuliahan penulis dapat diselesaikan
dengan baik. Dan tentunya masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan
satu persatu disini.
Tiada
yang lebih berharga yang dapat penulis sampaikan disini kecuali ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas jasa baik semua pihak, dan teriring do’a
semoga amal kebaikannya itu diterima disisi Allah SWT (Tuhan yang Maha Esa)
Amien.
Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa walauun proses penyusunan tesis ini telah dilakukan
melalui prosedur dan tahapan ilmiah serta dibimbing oleh Dosen-dosen yang
kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi namun tidak berarti tesis ini tidak
memiliki kekurangan.
Oleh
karena itu, demi penyempurnaan tesis ini penulis sangat mengharapkan kritik,
saran dan usul yang konstruktif dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat
tersaji dengan utuh demi pengembangan ilmu administrasi publik pada masa-masa
yang akan datang.
Dengan
segala kerendahan hati, akhirnya penulis mempersembahkan tesis ini kehadapan
pembaca, semoga dapat memenuhi harapan walaupun belum sampai dapat memuaskan.
Purwokerto, 2005
Penulis
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.......................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR................................................................................................ x
DAFTAR TABEL.................................................................................................... xi
DAFTAR MATRIK................................................................................................ xii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang............................................................................... 1
1.2. Perumusan Masalah........................................................................ 6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian......................................................... 7
1.4. Manfaat Penelitian.......................................................................... 7
BAB II TINJAUAN
PUSTAKA......................................................................... 8
1.1. Konsep Kebijakan Publik .............................................................. 8
1.2. Evaluasi Kebijakan....................................................................... 10
1.3. Implementasi Kebijakan Publik..................................................... 11
1. Komunikasi............................................................................ 13
2. Sumber Daya......................................................................... 13
3. Sikap Pelaksana..................................................................... 14
4. Struktur Birokrasi................................................................... 15
1.4. Kerangkan Pikir dalam Penelitian.................................................. 17
BAB III METODE
PENELITIAN...................................................................... 19
3.1. Fokus Penelitian........................................................................... 19
3.2. Metode yang Digunakan............................................................... 19
3.3. Sumber data................................................................................. 21
3.4. Teknik Pemilihan Informan............................................................ 21
3.5. Teknik Pengumpulan Data............................................................ 22
3.6. Pengolahan Data/Analisis Data atau Informasi................................ 23
3.7. Lokasi Penelitian........................................................................... 24
3.8. Sasaran Penelitian......................................................................... 25
3.9. Validitas Keabsahan Data (Trusworthiness)................................... 25
BAB IV HASIL
DAN PEMBAHASAN............................................................. 29
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian........................................................... 29
4.2. Deskripsi Obyek Penelitian........................................................... 37
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian......................................................... 42
4.4. Hubungan Antara Faktor serta Pengaruhnya
Terhadap
Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan
dan
Penertiban PKL (Perda No. 4 Tahun 2003).................................. 66
BAB V KESIMPULAN
DAN IMPLIKASI...................................................... 69
5.1.
Kesimpulan................................................................................... 69
5.2.
Implikasi........................................................................................ 71
LAMPIRAN ,-
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1.
Proses Kebijakan Publik ..................................................................................... 9
2.
Diagram Kerangka Pikir.................................................................................... 18
3.
Pola Kerja Kinerja Sintesis
Terfokus.................................................................. 20
4.
Bagan Model Analisis Interaktif.......................................................................... 24
5.
Jumlah Penduduk Usia 10 tahun
keatas menurut Pendidikan
tertinggi yang diteramatkan tahun 2003 .............................................................. 37
6.
Skematis yang menggambarkan
hubungan Antara Faktor
Secara langsung dan Tidak Langsung................................................................. 67
DAFTAR
TABEL
Tabel
1.
Data Kategori Pengangguran Terbuka
tahun 2003 ............................................... 1
2.
Jumlah Anggota PKL Tahun 2003 ..................................................................... 3
3.
Data Tentang Jenis dan Jumlah
Pelanggaran PKL Tahun 2003.............................. 5
4.
Jarak Tempuh dengan Kabupaten
tetangga......................................................... 30
5.
Banyaknya Perusahaan Industri,
nilai produk dan investasi
menurut sektor tahun 2003................................................................................. 34
6.
Banyaknya Penduduk yang Datang dan
Pindah menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2003........................................................................... 35
7.
Banyaknya Perusahaan perdagangan
menurut golongan usaha dan bentuk
Badan hukum perusahaan di banyumas tahun 2000-2003................................... 36
DAFTAR
MATRIK
Matrik
1.
Operasional Fokus dan Aspek........................................................................... 28
2.
Validitas Data............................................................................................... 45-46
3.
Daftar Pelaksanaan Penataan dan
penertiban PKL............................................. 48
4.
Aspek Kepetuhan Pelaksana............................................................................. 49
5.
Kejelasan dan Ketegasan Aparat....................................................................... 52
6.
Aspek Proses Komunikasi................................................................................. 55
7.
Aspek Keberhasilan Komunikasi....................................................................... 57
8.
Aspek Personil (staf)......................................................................................... 60
9.
Aspek Fasilitas.................................................................................................. 62
10.
Aspek Tanggungjawab...................................................................................... 64
11.
Aspek Struktur Birokrasi................................................................................... 65
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Persoalan mendasar yang masih dihadapi bangsa Indonesia
adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Hasil sensus BAPPENAS
memperlihatkan bahwa setelah krisis ekonomi tahun 2002 jumlah penduduk miskin
naik menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,23 % dari 212 juta penduduk. Dari jumlah
tersebut 31,9 juta penduduk pedesaan dan 17,6 juta penduduk perkotaan (Banyumas dalam angka, 2002).
Kecuali itu masih terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi
dengan kemampuan pembukaan lapangan kerja, dimana lowongan kerja yang tersedia
hanya 10,9 ribu, sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 adalah
mencapai 100,8 juta orang atau naik sekitar 1,03 % dari tahun sebelumnya.
Jumlah pengangguran terbuka pada tiga tahun belakangan ini juga meningkat, dan
hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam tabel.
Tabel 1. Data Kategori Pengangguran Terbuka
|
NO
|
KATEGORI
PENGANGGURAN
|
2001
|
2002
|
2003
|
JUMLAH
|
|
1
|
Mencari Pekerjaan
|
5,330
|
5,909
|
5,623
|
16,826
|
|
2
|
Mempersiapkan
Pekerjaan
|
159
|
114
|
114
|
387
|
|
3
|
Merasa tidak
mungkin mendapatkan pekerjaan
|
2,124
|
2,625
|
3,082
|
7,831
|
|
4
|
Sudah bekerja
tapi belum mau bekerja
|
392
|
457
|
712
|
1,561
|
|
JUMLAH
|
8,005
|
9,105
|
9,531
|
26,641
|
|
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2004
Tabel di atas
memperlihatkan bahwa pada tahun 2001 pengangguran terbuka berjumlah 8,005
orang, angka itu naik menjadi 9,105 orang pada tahun 2002, dan pada tahun 2003
meningkat lagi menjadi 9,531 orang.
Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja
dan masih tingginya angka kemiskinan tersebut terkait erat dengan masih
rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2003 tingkat pertumbuhan
ekonomi kita masih sekitar 4,0 % sedangkan tingkat penyerapan angkatan kerja
hanya sekitar 1,5 juta orang. Ini berarti penciptaan lapangan kerja hanya
sekitar 400 ribu per 1 % pertumbuhan ekonomi.
Selain itu jumlah pekerja disektor formal cenderung
menurun, ini terkait dengan adanya upaya pemerintah merampingkan birokrasi.
Banyaknya perusahaan yang pailit juga memberikan kontribusi bagi meningkatnya
angka pengangguran. Karena hal tersebut mengakibatkan terjadinya PHK. Pada
tahun 2001 pengurangan pekerja formal terjadi di pedesaan sebanyak 3,3 juta orang,
tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sekitar 1,5 juta orang. Dari 1,5 juta
orang tersebut sepertiga diantaranya merupakan pekerja formal di perkotaan.
Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya
lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah disatu sisi, serta kuatnya
desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup disisi yang lain tentu saja
memaksa sebagian masyarakat untuk
mencari alternatif pekerjaan lain sebagai solusinya. Dalam hal ini sektor
informal merupakan alternatif terbaik untuk mereka jalani, dan salah satu
sektor informal yang banyak digeluti oleh sebagian masyarakat saat ini adalah
Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah
PKL diberbagai kota diseluruh kota di Indonesia. Hasil survai yang dilakukan
oleh koran suara demokrasi Indonesia bahwa populasi PKL se-JABOTABEK dan
Bandung meningkat sampai 9,8 % setiap tahunnya pada tiga tahun belakangan ini,
(SDI Jakarta, 2002)
Seperti halnya kota-kota lain, didaerah Kabupaten Banyumas
juga terjadi hal yang sama, yakni semakin meningkatnya populasi PKL.
Pertumbuhan PKL dikabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2003 berdasarkan jenis
dagangan dan persebarannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Jumlah Anggota PKL, Tahun 2003.
|
No
|
Jenis
Mata Dagangan
|
Purwokerto
Utara
|
Purwokerto
Selatan
|
Purwokerto
Barat
|
Purwokerto
Timur
|
Jumlah
|
%
|
|
1
|
Makanan dan minuman
|
60
|
309
|
69
|
173
|
611
|
54,50
|
|
2
|
Pakaian
|
-
|
1
|
17
|
131
|
149
|
13,29
|
|
3
|
Kaset
|
-
|
15
|
2
|
33
|
50
|
4,46
|
|
4
|
Bensin
|
5
|
4
|
6
|
9
|
24
|
2,14
|
|
5
|
Tambal ban
|
3
|
6
|
5
|
7
|
21
|
87
|
|
6
|
Lain-lain
|
-
|
54
|
31
|
24
|
109
|
9,72
|
|
7
|
Asongan
|
-
|
157
|
-
|
-
|
157
|
14,01
|
|
Jumlah
|
68
|
546
|
130
|
377
|
1121
|
100
|
|
Disperindagkop
Kabupaten Banyumas Tahun 2002
Data di atas
menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun
2001 dengan jumlah PKL sekitar 1000 orang dengan persebarannya yang hampir
merata seperti halnya tahun 2002. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah pencari
kerja yang terdafatar pada tahun 2002 sejumlah 36,186 orang (BPS Kabupaten
Banyumas). Dengan banyaknya pencari kerja disatu sisi dan masih terbatasnya
lapangan kerja yang tersedia menimbulkan potensi munculnya anggota PKL baru.
Disatu sisi
meningkatnya jumlah PKL cukup membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka
pengangguran, dan selain itu PKL juga merupakan tulang punggungnya sektor-sektor
lain seperti sektor industri, produksi dan investasi yang ke semua sektor
tersebut adalah kantong perekonomian negara. Ini artinya sektor PKL juga
merupakan aset negara yang ikut memberikan kontribusi bagi lancarnya siklus
roda perekonomian nasional khususnya di
bidang pemasaran. Dan kaitannya dengan potensi daerah Kabupaten Banyumas dan
sekitarnya yang banyak ditempati oleh industri, produksi, dan investasi, maka
meningkatnya jumlah PKL didaerah ini sangat membantu lancarnya siklus roda perekonomian
daerah.
Di sisi yang lain
meningkatnya jumlah PKL tersebut menimbulkan masalah tersendiri. Karena sebagai
sektor informal, PKL memiliki sifat dan karakter yang cenderung berada di
tempat-tempat strategis dan pusat-pusat keramaian kota, maka keberadaannya
sangat rentan dengan terjadinya berbagai pelanggaran baik ditinjau dari segi
ketertiban dan keamanan maupun ditinjau dari segi kebersihan dan keindahan
kota, bahkan sangat potensial bagi terjadinya kemacetan lalu lintas, serta
merusak peruntukan kawasan perkotaan.
Dari uraian diatas
menunjukkan bahwa sektor PKL merupakan bagian dari basis kegiatan ekonomi
rakyat. Hal tersebut bila ditinjau dari segi ilmu administrasi publik maka
didalamnya terdapat kewajiban pemerintah untuk mengatur dan melindungi
keberadaan PKL. Dan atas dasar pertimbangan itulah sehingga dalam rangka
mengantisipasi menjamurnya populasi PKL di daerah Kabupaten Banyumas maka
pemerintah daerah Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan perda nomor 4 tahun
2003. Perda ini secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli tahun 2003. Secara
garis besar perda tersebut memuat 2 hal pokok tentang penataan dan penertiban
PKL. Untuk kelancaran penanganan kedua hal pokok di atas, maka pemerintah
daearah Kabupaten Banyumas telah membagi dan menunjuk satuan organisasi
perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal
ini tugas penertiban diserahkan kepada BAKESBANGTIBLINMAS sebagai ketua
penanggung jawab, sedangkan tugas penataan diserahkan kepada DISPERINDAKOP.
Kedua hal tersebut secara resmi dituangkan dalam keputusan Bupati Banyumas
sebagaimana terlampir.
Semenjak
diberlakukannya perda nomor 4 tahun 2003 ini terdapat berbagai pelanggaran yang
dilakukan oleh PKL. Berdasarkan data yang ada bahwa sampai dengan bulan Juli
tahun 2004 terdapat 224 anggota PKL yang melakukan pelanggaran, dan keadaan
tersebut selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Data Tentang Jenis dan Jumlah Pelanggaran PKL.
|
NO
|
JENIS PELANGGARAN
|
PASAL YANG DILANGGAR
|
JUMLAH PELANGGAR DITINDAK
|
|
1
|
Tidak menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan
|
Pasal 2
|
2 orang
|
|
2
|
Mendirikan tempat usaha semi permanen/permanen
|
Pasal 9
|
18 orang
|
|
3
|
Meninggalkan sarana dagang dilokasi usahanya setelah selesai kegiatan
usahanya
|
Pasal 9
|
90 orang
|
|
4
|
Melakukan usaha yang tidak sesusi dengan lokasi yang diijinkan
pemerintah
|
Pasal 9
|
17 orang
|
|
5
|
Tidak memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas
|
Pasal 3
|
65 orang
|
|
6
|
Pelanggaran lain
|
Pasal 3,7,9
|
29 orang
|
|
JUMLAH
|
226 orang
|
||
Sumber Data ; Pol. PP, Kab. Banyumas 2004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar